Kemenkumham Jateng dan KPKNL Laksanakan Rakor Tanah Milik BMN 

SEMARANG - Kerja sama dalam menuntaskan sertifikasi tanah Barang Milik Negara (BMN) oleh jajaran instansi menjadi penting karena termasuk dalam amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004.

Mendasari hal tersebut, Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah yang diwakili Kasubag Pengelolaan Keuangan dan BMN Maria Titik Sumiyati beserta staf hadir dalam Rapat Koordinasi Sertifikasi BMN Berupa Tanah Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh KPKNL Semarang, Selasa (07/02/2023).

Baca juga: Pimpin Rapat Anev Pilkades Serentak, Kapolres Pekalongan Minta Jajarannya Untuk Jaga Netralitas

Rapat dibuka oleh Kepala KPKNL Semarang Partolo dimana ia menyampaikan kegiatan ini sebagai ajang kerjasama dan kolaborasi.

Baca juga: Jaringan Petani dan Peternak di Blora Deklarasikan Cak Imin Presiden 2024-2029

"Dalam sertifikasi tanah BMN sesuai amanat undang-undang dimana didalamnya menyebutkan bahwa bangunan milik negara/daerah harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, " ungkapnya. 

Partolo juga mengutarakan harapannya yaitu target pensertifikatan di tahun 2023 bisa tercapai dan tuntas secara keseluruhan.

Baca juga: Danrem 071/Wijayakusuma Pimpin Sidang Pankar

Pada kesempatan tersebut juga disampaikan komitmen dari KPKNL Semarang untuk memberikan layanan terbaiknya dalam pengelolaan BMN, yaitu berupa percepatan penyelesaian permohonan.

Baca juga: Presiden dan wakil Presiden Hadiri Pergukuhan PBNU Priode 2022-2027 Di Kaltim

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber dari KPKNL Semarang dan Kanwil DJKN Jateng DIY antara lain tentang kategori permasalahan tanah berdasarkan data fisik dan yuridis dan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam rangka pensertipikatan tanah-tanah tersebut.

(N.Son/***)

Baca juga: Peresmian Koramil 09/Grogol Oleh Bupati Sukoharjo Dan Danrem 074/Warastratama